Rawat Jalan Dengan Indemnity Plans

Rawat jalan dengan indemnity plans pada umumnya memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah manfaat perawatan rumah sakit ( hospitalization benefit ), manfaat perawatan dengan operasi ( surgical expenses benefit ), dan manfaat perawatan oleh dokter ( Physician expenses benefit ).

Yang pertama, manfaat perawatan rumah sakit ( hospitalization benefit ). Disini para karyawan yang mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja akan mendapatkan fasilitas  biaya perawatan dalam rangka pemulihan kesehatan mereka.

Hospital Cash Plan Benefit biasanya terdiri dari dua jenis pembayaran, yaitu pembayaran manfaat Rawat Inap ( Inpatient Benefits ) dan Rawat Jalan ( Outpatient Benefits ). Rawat Inap (Inpatient Benefits) adalah manfaat bentuk perawatan kesehatan bagi karyawan dengan penyakit dan gangguan kesehatan yang harus mendapatkan rawat inap di rumah sakit.

Jenis biaya yang ditanggung perusahaan asuransi mencakup biaya kamar, biaya peralatan, dan kenyamanan yang termasuk dalam fasilitas kamar sesuai kelas kamar, misalnya biaya makanan dan biaya perawat. Sebenarnya ada lagi biaya lain yang ditanggung perusahaan asuransi seperti biaya kunjungan dokter, biaya terapi, biaya obat, biaya laboratorium, dan biaya ruang operasi.

Lantas, bagaimana halnya bila ada gangguan kesehatan yang tidak membutuhkan perawatan opname di rumah sakit,atau yang dikenal dengan Rawat Jalan (Outpatient Benefits)?

Skema Rawat Jalan mencakup biaya perawatan dan pengobatan bagi karyawan yang tidak membutuhkan rawat inap. Sehingga, ketika karyawan membutuhkan sejumlah biaya untuk perawatan dan pemeriksaan kesehatan melalui skema rawat jalan, biaya yang muncul bisa diakomodasi oleh program asuransi kesehatan jenis ini.

Kedua, manfaat perawatan dengan operasi (Surgical Expenses Benefit). Dalam hal ini, para karyawan mendapatkan fasilitas penggantian untuk perawatan yang disertai dengan operasi. Seringkali jenis penyakit dan perawatan tertentu memerlukan tindakan operasi yang menelan biaya besar. Surgical Expenses Benefit dalam program asuransi kesehatan akan memberikan pertanggungan atas munculnya biaya perawatan tersebut. Umumnya, manfaat jenis ini tidak berlaku untuk operasi yang berhubungan dengan kosmetika dan kecantikan. Jika total biaya yang muncul dari operasi tersebut lebih besar dari batasan manfaat operasi yang bisa diterima seorang karyawan, sisa pembayaran bisa menjadi tanggungan karyawan yang bersangkutan.

Ketiga, manfaat perawatan oleh dokter (Physician Expenses Benefit). Dalam hal ini, karyawan bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa kunjungan dokter ke rumah yang bersangkutan. Dalam hal penyakit tertentu dan keadaan tertentu yang sudah disepakati bersama, bila memang dibutuhkan,manfaat kesehatan yang diberikan oleh perusahaan asuransi bisa mencakup biaya kunjungan dokter ke rumah karyawan yang bersangkutan. Dalam hal pilihan cakupan, jenis,dan besaran manfaat asuransi kesehatan, termasuk di dalamnya tingkat Deductible dan Co-payment/Co-insurance, bergantung pada keputusan perusahaan dalam menentukan skema manfaat dan fasilitas asuransi yang akan diberikan kepada para karyawan.

Seringkali fasilitas kesehatan yang diterima setiap karyawan berbeda. Dalam hal ini, perusahaan dapat menetapkan fasilitas kesehatan yang beragam pada masing - masing karyawan sesuai golongan kepangkatan atau jabatan karyawan masing-masing. Secara fungsional, fasilitas dan manfaat Indemnity Plans tidak bergantung pada lokasi di mana karyawan mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejauh tempat tersebut merupakan jaringan yang telah didaftarkan pada perusahaan asuransi penerbit polis, karyawan bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Meskipun demikian, umumnya batasan penggantian biaya bergantung pada program yang dibeli perusahaan.

Indemnity Plans pada dasarnya mengutamakan kenyamanan karyawan dalam memilih rumah sakit atau tempat perawatan yang cocok untuk mereka. Bila aspek fleksibilitas yang menjadi pertimbangan utama, Indemnity Plans bisa menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan Anda. Dalam hal ini, faktor biaya bukan merupakan prioritas pertimbangan. Pada dasarnya, tipe program asuransi kesehatan yang akan dibeli perusahaan sangat bergantung pada manfaat yang hendak diberikan kepada karyawan untuk menjamin produktivitas mereka dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dengan riset dan evaluasi yang komprehensif untuk memahami berbagai tipe dan program asuransi kesehatan yang tersedia, perusahaan akan lebih siap dalam memilih dan membeli asuransi kesehatan yang cocok sehingga strategi retensi karyawan dapat berjalan optimal.

Harapanku Untuk PLN

Harapanku untuk PLN terus menaungi pikiranku, dan aku berharap kelak PLN menjadi perusahaan energi kelas dunia yang unggul dari sisi teknis dan nonteknis

Harapanku untuk PLN terus terbayang di dalam benakku, bukan hanya tentang pengurangan pemadaman lampu tetapi juga agar tercapainya Good Corporate Governance ( GCG ) demi birokrasi yang baik dan juga segudang permasalahaan lainnya. Ya, salah satu perusahaan BUMN Perseroan yang didirikan pada 27 Okteber 1945 ini memang ujung tombak kelistrikan masyarakat Indonesia. Aku mengenal PLN pada usia 4 tahun yang kala itu dipimpin oleh Direktur Utama Muhammad Zuhal yang seterusnya secara berturut - turut dinahkodai oleh Djiteng Marsudi, Adi Satria, Kuntoro Mangkusubroto, Eddie Widiono, Fahmi Mochtar, Dahlan Iskan hingga sekarang Nur Pamudji.

Dalam perjalanannya, PLN mengalami sejumlah problem baik teknis maupun nonteknis. Untuk teknis tentu kita sering mendengar seperti trafo di gardu induk yang terbakar, menara SUTET, kendala Gardu Induk Tekanan Tinggi ( GITET ), dan juga tiang listrik yang masih mengganggu pemukiman masyarakat.  Problem - problem tersebut yang perlu dikelola dengan lebih bijak oleh PLN yang tentunya berdasarkan kode etik PLN dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Disinilah aku menaruh banyak harapan untuk PLN dalam masalah teknis yang mudah  - mudahan di masa depan para pekerja PLN lebih berorientasi pada detail di setiap pekerjaannya, masalah meledaknya gardu dan trafo, biasanya lebih disebabkan oleh trafo yang usianya udah tua atau besarnya beban (overload). Pembelian instrumen yang berkualitas serta layak uji juga harus terus diterapkan, instrument harus lulus uji dan mendapatkan sertifikat uji seperti pada sistem SCADA, genset dan panel. Dengan demikian gangguan transmisi yang menyebabkan pemadaman lampu secara bergilir dapat diminimalisir lagi. Saya sangat optimis pln dapat mengatasi  problem teknis ini dan harapan saya untuk PLN dalam bidang teknis terwujud.

Selain permasalahan diatas, aku menaruh harapan juga pada PLN untuk di sektor - sektor lain, keinginan yang sejak lama aku berharap dan dan berdoa supaya supaya segera terwujud, Yaa mungkin lebih tepatnya  impian lah yaa. Mudah - mudahan impian ku ini juga sejalan dengan cita - cita PLN. Aku yakin PLN mampu untuk mewujudkan impian dan harapan ku ini. Apa aja harapanku untuk PLN ?

1. Good Corporate Governance

 Gbr. 1 : Good Corporate Governance

Aku menaruh harapan untuk PLN untuk menerapkan Good Corporate Governance ( GCG ) untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti kita ketahui, GCG memiliki asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Untuk itu aku mendukung penuh kebijakan PT PLN yang telah bekerjasama dengan Transparency International Indonesia ( TII ) dalam rangka praktek penyelenggaraan korporasi yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ). Kerjasama yang telah disepakati pada bulan Maret 2012 ini sebaiknya ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh jajaran PLN terutama dalam bidang reformasi dalam pengadaan barang dan jasa ( PBJ ) serta reformasi di sisi pelayanan pelanggan. Tentunya dengan modal segenap integritas para seluruh karyawan dan kepercayaan dari masyarakat, seluruh kebijakan terkait dengan PBJ dan pelayanan pelanggan dapat disempurnakan sehingga PLN berperan penting dalam meningkatkan iklim usaha yang baik dalam ekonomi pasar.

2. Go Nuclear

 Gbr. 2 : PLN GO Nuclear

Salah satu harapanku untuk PLN yang lain adalah segera digunakannya nuklir dan bayu ( angin ) sebagai sumber energi listrik alternatif yang baru. Seperti kita ketahui selama ini PLN masih mengandalkan sejumlah sumber energi listrik konvensional seperti pembangkit listrik tenaga air ( PLTA ), pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ), pembangkit listrik tenaga surya ( PLTS ), pembangkit listrik tenaga gas uap ( PLTGU ), pembangkit listrik tenaga diesel ( PLTD ), dan yang terbaru pembangkit listrik tenaga mikrohidro ( PLTMH ). Harapanku untuk PLN, penggunaan nuklir bisa jadi opsi terakhir bagi pemerintah dalam mengatasi krisis energi, yang artinya penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir ( PLTN ) perlu segera direalisasikan, karena di era sekarang ini kita akan sulit menghindari nuklir. Nuklir sebenarnya merupakan energi yang ramah lingkungan, yang penting radiasinya bisa diamankan saja, daerah Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat ( NTB )seperti kita tahu punya potensi uranium yang tinggi yang bisa menghasilkan energi yang besar. Salah satu sumber energi terbarukan yang lainnya adalah angin ( bayu ), aku senang mendengar bahwa pembangkit listrik tenaga bayu pertama telah dibangun di pantai Samas, Yogyakarta yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan fuel mix pada pembangkitan. Menyusul juga rencana pembangunan PLTB di Nusa Tenggara Timur yang diharapkan mampu membangkitkan listrik dengan kapasitas total 50 MW dengan membangun 16 - 33 unit turbin angin.

3. Sistem Rekrutasi

 Gbr. 3 : Rekrutmen PLN

Harapanku untuk PLN yang lainnya adalah sistem rekrutasi karyawan yang lebih kompetitif. Menurut analisisku selama ini, proses seleksi yang dilakukan oleh PLN sebenarnya sudah tergolong baik. Dengan peserta rekrutmen dari sarjana sarjana teknik elektro kampus - kampus terkemuka seperti ITB, ITS, UI, UGM, UNPAD, Polban dan PNJ, PLN dapat memperoleh sarjana berkualitas melalui tahap seleksi yang fair. Pernah terjadi di kampusku ITB, perekrutan hanya melalui pendaftaran administrasi di Career Development Centre (PCAD) selama beberapa hari (mengisi form isian tertulis : Nama, Jurusan/kampus, Pilihan posisi, dan IPK). Disitu sistemnya ‘siapa cepat dia dapat’, karena hanya beberapa hari, dan pengumuman pun minim maka yang telat walaupun berkapasitas dan memiliki IPK tinggi, maka tidak dapat mengikuti seleksi ( sepertinya kurang koordinasi antara penyelenggara direct shopping PLN dengan pihak CDC ), lain halnya dengan job fair yang mungkin lebih efektif. Pun menurutku cut off IPK perlu ditingkatkan lagi yaitu IPK minimal 3,00 untuk Teknik dan 3,50 untuk Ilmu sosial ). Pada proses rekrutasi sendiri psikotes konvensional sebaiknya mulai ditinggalkan, mungkin sekedar saran sebaiknya psikotes diganti dengan ujian teknis seperti rangkaian listrik, elektronika, elektromagnetik, termodinamika. Kan malu - maluin juga kalo orang PLN nggak ngerti detail listrik seperti elektron, proton, tegangan, arus, ya kan? Gimana mau nanganin kabel dan setrum. Kalau tes kesehatan, setahuku sudah efektif, dan aku dengar PLN merupakan salah satu BUMN yang tes kesehatannya sulit ditembus. Nah untuk tes wawancara, sebaiknya untuk menyaring karyawan menggunakan bahasa inggris. Yang diwawancarakan selain profil peserta rekrutmen, bisa dari apa yang dipelajari selama kuliah, tugas akhir kuliah, organisasi, profil PLN sendiri, kesiapan penempatan di daerah terpencil, dan lain lain. Untuk Focus Group Discussion( FGD ) sendiri menurutku kurang efektif, sebaiknya diganti dengan tes presentasi dari peserta rekrutmen, tentunya berkelompok, karena melalui presentasi kita dapat melihat skill komunikasi peserta tes yang menurutku salah satu softskill yang wajib dimiliki karyawan PLN.

4. Koordinasi Antar Anak Perusahaan

 Gbr. 4 : Koordinasi antar pimpinan perusahaan

Seperti kita tahu, PLN punya banyak anak perusahaan, sebut saja PT. Indonesia Power, PT. Pembangkit Jawa Bali ( PJB ), PT. Geodipa Energi, PT. Cogindo Daya Bersama ( CDB ), PT. Artha Daya Coalindo, PT Indonesia Comnet Plus ( ICON + ), PT Indo Pusaka Berau, PT PLN Geothermal ( PLN - G ), PT Prima Layanan Nasional Enjiniring. Supaya tercipta sinergi perusahaan yang optimal diperlukan koordinasi antara anak - anak perusahaan tersebut, mutlak dengan cara pihak kantor pusat berperan proaktif dalam mengoordinasikan aktivitas - aktivitas anak perusahaan tersebut.

5. Perluasan Tarif Dasar Listrik Nonsubsidi

                                              Gbr. 5 : Tarif Dasar Listrik ( TDL )

Tarif dasar listrik terbagi menjadi dua yaitu TDL subsidi dan TDL nonsubsidi. Diperlukan perluasan penerapan TDL nonsubsidi kepada pelanggan industri dan rumah tangga. Seperti kita tahu, sejak tahun 2008 telah diberlakukan tarif nonsubsidi untuk pelanggan listrik dengan daya 6600 keatas. Sementara itu untuk konsumen kecil ( golongan daya 450 VA - 900 VA ) sebaiknya terus diupayakan untuk tidak dikenai TDL nonsubsidi. Hal ini dilakukan untuk menjaga alokasi subsidi listrik sesuai dengan target APBN. Pun, PLN perlu secepatnya menyelesaikan skema kenaikan tarif tenaga listrik ( TTL ) setiap kelompok pelanggan, berapa persentase kenaikannya.

6. Koordinasi Dengan Serikat Pekerja PLN dan Tuntaskan Segala Bentuk Penipuan Yang Mengatasnamakan PLN

 Gbr. 6 : Serikat Pekerja PLN

Apabila aku mendengar serikat pekerja PLN, pasti yang keluar dari pikiranku adalah mogok nasional dan demo, entah kenapa organisasi pimpinan Riza Fauzi dan Ahmad Daryoko ini selalu saja ribut entah masalah outsourcing, privatisasi PLN, pemberangusan serikat maupun keterlambatan pembayaran gaji. Supaya kedepannya berlangsung membaik, PLN perlu lebih berkoordinasi dengan serikat pekerja PLN dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kode etik dan AD ART yang berlaku, sehingga tidak menghasilkan polemik antara kedua belah pihak. Hal kecil yang juga ku perhatikan adalah perihal penipuan Dana Pensiun PLN ( DPPLN ). Konsumen listrik PLN sebaiknya lebih diberikan pemberitahuan lebih intens untuk menghindari penipuan berkedok pembagian dividen DPPLN - PT. TASPEN untuk menghindari terjadinya penipuan.

7. Terus Meningkatkan Kerjasama dengan Perusahaan Kelas Dunia

 Gbr. 7 : Kerjasama PLN - General Electric ( GE )

PLN telah melakukan sejumlah kerjasama dengan perusahaan multinasional, seperti misal dengan perusahaan energi yang dipelopori Thomas Alva Edison, General Electric ( GE ). Yak perusahaan pimpinan Jeffrey Immelt yang bermarkas di New York ini sudah malang melintang di dalam bisnis Energy and Technology Infrastructure ini bisa jadi percontohan buat PT PLN dalam membangun strategi infrastruktur dan bisnis di masa depan. Transfer ilmu untuk pengembangan teknologi kelistrikan di tanah air terutama dalam proyek - proyek pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan seperti biomassa dan batubara, mutlak sangat diperlukan. Dengan terus meningkatkan kerjasama dengan GE secara intens, harapanku kedepannya PLN bisa menjadi perusahaan sekelas GE. Perusahaan yang di Indonesia dikoordinasi oleh Handry Satriago ini juga punya konsep ecomagination yaitu strategi pertumbuhan yang ditujukan untuk kebutuhan customer untuk produk dan pelayanan yang lebih hemat energi, aku rasa ini adalah ide yang cocok untuk diterapkan di PLN juga.

Realisasi Biaya Kesehatan Gratis

Realisasi biaya kesehatan gratis merupakan program pemerintah dalam memberikan pengobatan secara cuma cuma kepada seluruh warga pemegang jamkesmas/jamkesda yang masih belum berjalan secara optimal.

Realisasi biaya kesehatan gratis merupakan salah satu pelayanan pemerintah secara cuma - cuma yang sangat dibutuhkan untuk biaya pengobatan rumah sakit khususnya untuk warga miskin.

Buat warga miskin yang hidup di pinggiran Jakarta, mungkin yang gajinya masih dibawah standar UMR atau penghasilannya nggak tetap, berobat ke rumah sakit mungkin butuh biaya yang nggak sedikit. Yang namanya penyakit emang nggak mandang status sosial, baik warga miskin maupun warga kaya bisa kena. Buat penyakit yang agak berat, seperti typhus, demam berdarah, atau yang lainnya, pasien akan dituntut untuk rawat inap oleh dokter yang bersangkutan setelah memperoleh surat rujukan. Nah, disinilah kendala yang sering dialami oleh pasien terutama dari golongan warga miskin atau kurang mampu dimana mereka tidak sanggup membayar biaya perawatan dan pengobatan yang layak sehingga nasibnya di rumah sakit menjadi terlunta lunta, padahal penyakit harus segera diobati untuk kembali beraktivitas.

Program Jamkesda dan Jamkesmas yang dicanangkan oleh pemerintah untuk berobat rasanya masih kurang optimal. Masyarakat pemegang kartu Jamkesda dan Jamkesmas yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal nyatanya masih banyak yang dipersulit. Kasus ini banyak di rumah sakit daerah (RSUD) dimana warga miskin masih dipersulit dalam pelayanan administrasi. Hal ini tentu bertentangan dengan realisasi biaya kesehatan gratis bukan ?

Rumah sakit

Sejatinya, dalam rangka realisasi biaya kesehatan gratis, para pemegang kartu Jamkesmas cukup memenuhi persyaratan membawa kartu Jamkesmas, Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga ( KK ), surat rujukan dari RSUD setempat ( kecuali kasus Emergency / IGD ), dan Surat Keabsahan Peserta ( SKP ) dari PT ASKES. Sementara itu untuk Jamkesda persyaratannya kurang lebih sama, namun perlu Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) dari kelurahan setempat. Dengan demikian pasien tidak perlu lagi bayar untuk biaya rawat inap maupun rawat jalan. Begitu juga dengan persalinan.

Untuk realisasi biaya kesehatan gratis, jika memiliki kartu tersebut pasien yang kurang mampu berhak mendapatkan jaminan pelayanan berupa  fasilitas konsultasi dan pemeriksaaan dokter, pemeriksaaan penunjang diagnostik dan medik, pembelian obat, tindakan medik operatif dan non operatif, ruang rawat dan pelayanan darah.

Oleh karena itu diperlukan peran Badan Pengawas Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia agar mutu pelayanan kesehatan oleh rumah sakit dapat dilaksanakan secara optimal dan terjaga hak dan kewajiban pasien di rumah sakit. Hal ini penting dalam realisasi biaya kesehatan gratis.

Dengan demikin janji pemerintah berobat gratis yang selama ini digembor - gemborkan bisa terealisasi dengan baik dan bukan cuma isapan jempol belaka. Masyarakat yang tidak memiliki uang untuk bayar obat atau cek dokter bisa mendapatkan pertolongan secepatnya. Dan realisasi biaya kesehatan gratis merupakan fakta.